Istilah Penyandang Disabilitas Sebagai Pengganti Penyandang Cacat

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2011, Ratifikasi Konvensi Tentang Hak Penyandang Disabilitas resmi disyahkan.

Berawal dari informasi bahwa Draf Konvensi Internasional Dalam Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak dan Martabat Penyandang Cacat sudah diterima ditataran Dewan HAM PBB. Kemudian diajukan ke Majelis Umum PBB untuk diadopsi Majelis Umum PBB dalam sidangnya 13 Desember 2006.

Konvensi tersebut dibuat untuk penandatangan sampai dengan tanggal 30 Maret 2007, dan akan mulai berlaku setelah diratifikasi atau diaksesi oleh sekurang-kurangnya 20 negara. Komnas HAM berinisiatif untuk proaktif segera mengundang stakeholders dari organisasi kecacatan untuk segera membuat langkah kerja yang efektif guna mendukung upaya nasional agar negara dalam hal ini Pemerintah RI ikut serta dengan negara lain manandatangani konvensi tersebut pada 30 Maret 2007.

Pada Februari 2007 Komnas HAM membuat kegiatan Mendorong Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Cacat di Yogyakarta dengan mengundang semua stakeholders, Departemen Sosial (Depsos) dan Departemen Luar Negeri (Deplu). Dari kegiatan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain, menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk mendorong Pemerintah RI ikut menjadi penandatanganan konvensi tersebut sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Kemudian semua pihak berbagi peran menyosialisasikan isi konvensi kepada semua pihak khususnya rekan-rekan penyandang cacat.

Komnas HAM bersama kementerian terkait terus melakukan pertemuan-pertemuan dan berkoordinasi untuk terus mendorong dan melakukan penguatan terhadap organisasi kecacatan untuk terus mengawal proses penandatangan konvensi tersebut oleh Pemerintah RI sebagai pemangku kewajiban.

Dalam merespon upaya ratifikasi, Komnas HAM membentuk Tim Kajian Konvensi PBB untuk Penyandang Cacat yang terdiri dari Komnas HAM: Yossa Nainggolan dan Andrie Wahyu Cahyadi; Dosen Universitas Atmajaya Yogyakarta: Sundari; PPCI: Maulani Rotinsulu dan Happy Sebayang. Tim bertugas membuat Draf Naskah Akademis “Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas) dan selesai pada November 2007. Kementerian Sosial selaku leading sector menindaklanjuti naskah akademis tersebut untuk di sempurnakan.

Upacara penandatanganan awal konvensi yang berlangsung pada 30 Maret 2007, terdapat 82 penandatangan konvensi, termasuk Indonesia yang berada pada urutan ke-9. Sampai saat ini terdapat 173 negara anggota PBB yang telah menandatangani konvensi tersebut. Setelah penandatangan konvensi tersebut ternyata masih ada permasalahan soal penggunaan terminologi “Penyandang Cacat”. Secara filosofis dan yuridis Draf Naskah Akademis dan RUU Pengesahan butuh terminologi yang disepakati para pemangku kepentingan.

Berdasarkan kebutuhan semua organisasi bahwa istilah penyandang cacat harus diganti karena istilah tersebut mengandung nilai yang cenderung membentuk makna negatif. Penyandang cacat dianggap sebagai sekumpulan orang yang tidak berdaya, tidak berkemampuan dan menyandang masalah karena ‘tercela’ atau cacat. Berangkat dari kondisi tersebut, perlu sebuah rekonstruksi istilah ‘penyandang cacat’ dengan cara partisipatif untuk menghasilkan istilah baru yang paling sesuai dan akomodatif bagi semua pihak.

Lalu, Komnas HAM bekerja sama dengan Departemen Sosial dan lembaga terkait menggelar Semiloka Terminologi “Penyandang Cacat” Dalam Rangka Mendorong Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat pada 8-9 Januari 2009 di Gedung Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Binda Daksa (BBRVBD), Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Semiloka tersebut berhasil menyepakati 9 terminologi sebagai pengganti istilah penyandang cacat.

Setelah itu Komnas Ham menggelar “Diskusi Pakar Untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat” pada 19 – 20 Maret 2010 di Jakarta. Diskusi dihadiri oleh pakar hukum, pakar bahasa, pakar komunikasi, pakar filsafat, pakar HAM, pakar penyandang cacat, pakar psikologi, pakar isu kelompok rentan, perwakilan kementerian sosial, Komisioner Komnas HAM. Hasil diskusi terfokus berhasil menemukan dan menyepakati terminologi penyandang disabilitas sebagai pengganti istilah penyandang cacat.

Terminologi penyandang disabilitas terpilih karena alasan sebagai berikut:

  1. Mendeskripsikan secara jelas subyek yang dimaksud dengan istilah tersebut.
  2. Mendeskripsikan fakta nyata.
  3. Tidak mengandung unsur negatif.
  4. Menumbuhkan semangat pemberdayaan.
  5. Memberikan inspirasi hal-hal positif.
  6. Istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah.
  7. Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian.
  8. Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat.
  9. Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi Konvensi
  10. Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung unsur pemanis
  11. Mempertimbangkan keselarasan istilah dengan istilah internasional
  12. Memperhatikan perspektif linguistik.
  13. Mengandung penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia
  14. Menggambarkan kesamaan atau kesetaraan.
  15. Enak bagi yang disebut dan enak bagi yang menyebutkan.
  16. Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat.

Setelah itu, istilah baru tersebut dipromosikan dan disebarluaskan oleh Komnas HAM, Kementerian Sosial dan para pihak terkait ke masyarakat umum, terutama kalangan penyandang disabilitas. Ternyata upaya penyebarluasan tersebut cukup berhasil. Terbukti saat pengesahan Ratifikasi Hak Penyandang Disabilitas, istilah penyandang disabilitas sebagai pengganti penyandang cacat sama sekali tidak dipersoalkan oleh para anggota DPR RI. Istilah penyandang disabilitas pelan tapi pasti bisa diterima dan diserap oleh masyarakat Indonesia. Apalagi saat ini sejumlah media massa (cetak, elektronik, online) sudah mulai terbiasa menggunakan istilah penyandang disabilitas sebagai pengganti istilah penyandang cacat. Selain itu dengan adanya pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas maka itu berarti negara mengakui penggunaan istilah penyandang disabilitas sebagai bahasa baku di lembaran negara, peraturan-peraturan dan perundang-undangan di Indonesia.

Semoga dengan pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, negara dalam hal ini pemerintah mampu mengedepankan pemenuhan HAM penyandang disabilitas. Dibutuhkan political will yang kuat dari para pemimpin bangsa dan pembuat kebijakan agar pengesahan ini bukan sekedar untuk memperkuat kedudukan Indonesia dalam pergaulan internasional atau sekedar melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pemerintah harus mempunyai standar yang baku dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah harus terus memperkuat isu disabilitas sebagai bagian integral dalam strategi pembangunan berkelanjutan dan pembangunan sosial.

Dengan pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabiltas maka UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat sudah sangat ketinggalan — tidak “up to date” –, tidak akomodatif terhadap peningkatan harkat dan martabat penyandang disabilitas, tidak berperspektif HAM dan memosisikan penyandang disabilitas sebagai obyek bukan subyek yang sebenarnya memiliki kreativitas dalam pengembangan karakter. Komnas HAM sekarang sedang memproses Draf Naskah Akademis dan Draf RUU Penyandang Disabilitas yang sedang tahap finalisasi dan mungkin dalam waktu dekat sudah dapat kami selesaikan. Agar proses penggantian Undang-Undang No.4 tahun 1997 segera dapat cepat terlaksana kami butuh kontribusi semua pihak agar hasilnya lebih sempurna.

 

Sumber.www.komnasham.or.id

About these ads

Tags: , ,

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: